PT Tirta Mahakam Resources Tbk

Tata Kelola Perusahaan

Disadari sepenuhnya bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat penting baik bagi pemegang saham, kreditor, karyawan maupun bagi Perusahaan sendiri. Oleh karena itu telah diupayakan agar hubungan kerja antara Dewan Komisaris beserta Komite Audit, Direksi dan seluruh karyawan berjalan harmonis guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan institusi pengambil keputusan tertinggi dalam struktur Perusahaan. RUPS memiliki kewenangan diantaranya memberhentikan dan mengangkat Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan menyetujui laporan keuangan tahunan, menyetujui rencana aksi Korporasi Perusahaan beserta sumber pendanaannya, menunjuk auditor eksternal, dan memutuskan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2014, Perusahaan menyelenggarakan masing-masing satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan dua kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi berkenaan dengan kebijakan Perusahaan. Dewan Komisaris akan terus menerus memantau efektifitas dari kebijakan Perusahaan dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan rencana strategis untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Didalam menjalankan fungsinya, Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang secara rutin memberikan laporan kepada Komisaris mengenai hasil telaah yang dilakukan terhadap kinerja Perusahaan. Selanjutnya atas laporan Komite Audit tersebut, Komisaris mengundang Direksi untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap penting yang akan mempengaruhi operasional Perusahaan atau memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan sebagai implementasi Perseroan terhadap  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, Dewan Komisaris menjalankan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi. Fungsi ini untuk menyusun system, prosedur nominasi dan seleksi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta mengembangkan system untuk pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Saat ini keanggotaan Dewan Komisaris terdiri dari 3(tiga) komisaris, terdiri dari Komisaris Utama , Komisaris dan Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen tersebut merupakan implementasi kepatuhan Perseroan terhadap Surat Edaran Kepala Bapepam No. SE-03/PM/2000 dan peraturan pasar modal yang mengharuskan perusahaan terbuka memiliki sedikitnya 30% keanggotaan Komisaris Independen dalam jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Dewan Komisaris menjabat selama 3 tahun, namun demikian anggota Dewan Komisaris bisa diganti sebelum masa jabatannya berakhir.

Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat Dewan Komisaris setiap waktu bilamana dipandang perlu untuk mengevaluasi sasaran bisnis dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan perkembangan Perusahaan.

Penetapan renumerasi Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang besar remunerasinya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni tidak melebihi Rp. 1 (satu) milyar pertahun.

Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola Perusahaan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan dan sejalan dengan tujuan Perusahaan. Direktur, baik perorangan maupun kolektif, harus bertindak secara tepat, hati-hati, dengan mempertimbangkan seluruh aspek dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berpedoman pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar, keputusan serta arahan Komisaris, keputusan rapat Direksi, ketentuan perundangan yang berlaku di bidang kehutanan, pasar modal dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan, serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Saat ini keanggotaan Direksi terdiri dari 3 (tiga) direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur dan Direktur Independen. Keberadaan Direktur Independen tersebut merupakan implementasi kepatuhan Perseroan terhadap terhadap Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, anggota Direksi menjabat selama 3 tahun, namun demikian anggota Direksi bisa diganti sebelum masa jabatannya berakhir.

Direksi dapat mengadakan Rapat Direksi setiap waktu bilamana dipandang perlu untuk mengevaluasi sasaran bisnis dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan perkembangan Perusahaan.

Penetapan renumerasi Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang besar remunerasinya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni tidak melebihi Rp 2 milyar pertahun.

Komite Audit

Adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, penerapan pengelolaan risiko dan keuangan serta sistem pengendalian internal terkait, termasuk proses audit, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan Perusahaan.

Komite Audit bersama dengan auditor eksternal telah memeriksa laporan keuangan Perusahaan yang telah disajikan secara wajar dan tidak menemukan adanya penyajian material yang tidak wajar.

Per 31 Desember 2014, susunan keanggotaan dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua                     :    Pohan Wijaya Po (Komisaris Independen)

Anggota                 :    Tio Lok Lay

Anggota                 :    Fugiandy Andershen

Laporan kegiatan Komite Audit untuk periode tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Laporan Keuangan, Proyeksi  dan Informasi Keuangan Lainnya.

Laporan keuangan tahun buku 2014 telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) yang dahulunya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Sehubungan dengan transaksi Perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No.7, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai “Hubungan Istimewa”, sifat dan besarnya transaksi yang signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah disajikan dengan benar pada laporan keuangan.

Seluruh informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 telah diaudit dan diungkapkan sepenuhnya.

2. Ketaatan Perusahaan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku.

Manajemen Perusahaan dalam menerapkan kebijakan serta setiap aktifitasnya dilakukan sesuai dengan peraturan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta ketentuan yang berlaku lainnya termasuk tidak terbatas ketentuan di bidang Kehutanan dan Perindustrian.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Auditor Internal

Komite Audit telah mengkaji pelaksanaan dari rencana program dan laporan audit internal untuk tahun 2014 dan berpendapat bahwa seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik dan independen dan mencerminkan adanya peningkatan efektifitas dalam pengendalian internal di Perusahaan.

Kegiatan audit internal dilakukan terhadap seluruh unit kegiatan baik menyangkut audit keuangan maupun audit operasional.

4. Risiko yang Dihadapi Perseroaan dan Manajemen Risiko yang Dilakukan Direksi di tahun 2014.

Manajemen telah melakukan penaksiran dan telah melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh Perusahaan.

5. Keluhan yang dilaporkan oleh Pemegang Saham dan Stakeholders.

Sepanjang tahun 2014 Perusahaan tidak menerima keluhan dari Pemegang Saham maupun Stakeholders lainnya.

Sebagai kesimpulan atas pengkajian diatas, Komite Audit berpendapat bahwa:

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, yang disusun oleh Direksi PT Tirta Mahakam Resources Tbk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

Sebagai Akuntan Publik bersikap independen dan objektif dalam melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014;

Fungsi kendali internal dijalankan dengan efektif.

Penerapan kebijakan Tata Kelola Perseroan yang baik oleh Direksi sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan peraturan lain yang ditetapkan pemerintah Indonesia, dan seluruh Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, Rapat Komisaris dan Rapat Direksi dijalankan sebagaimana mestinya.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban kami sebagai Komite Audit kepada Komisaris, serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX. 1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep.643/BL/2012, tanggal 07 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Audit Internal

Perusahaan telah mendirikan unit Audit Internal pada tahun 2010 dengan SK No : 02/TMR/IV/2010, yang merupakan unit kerja yang kegiatannya  memberikan  jasa  assurance dan konsultasi  idependen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan  nilai tambah  dan mendorong  perbaikan  operasi Perusahaan.

kegiatan audit Internal  membantu perusahaan  mencapai tujuannya melalui  suatu pendekatan  yang sistematis  dan teratur untuk mengevaluasi  dan meningkatkan efektivitas  pengelolaan resiko, pengendalian   dan proses  governace ( tata kelola).

Unit Audit Internal bertanggung Jawab langsung kepada Direktur Utama, adapun tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi :

  • Menyusun  dan melaksanakan rencana audit Internal Tahunan
  • Melaksanakan  pemeriksaan  terhadap jalannya sistem pengendalian  interen  pada pelaksanaan  prosedur  perusahaan yang berlaku.
  • Melakukan pemeriksaan  dan penilaian atas  efisiensi  dan efektivitas  dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi  dan kegiatan lainnya.
  • Memberikan saran perbaikan informasi  yang objektif  tentang kegiatan  yang diperiksa  pada semua  tingkat manajemen.
  • Membuat laporan  hasil audit dan menyampaikan  laporan tersebut  kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Utama.
  • Memantau, menganalisis  dan melaporkan  pelaksanaan tindak lanjut perbaikan  yang telah disarankan.
  • Akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan,  personel  dan fisik tempat atas  obyek audit  yang dilaksanakannya, untuk  mendapatkan  data  dan infromasi  yang berkaitan  dengan pelaksanaan tugasnya.

Selama tahun 2014 Audit Internal  telah melaksanakan  penugasan  audit dengan fokus  pada operasional produksi  pabrik.

Nama                      : Hendry Tan

Jabatan                   : Ketua Audit Internal

Hendry Tan ditunjuk  sebagai Ketua Audit Internal perusahaan pada tahun 2013. Bergabung dengan perusahaan pada tahun 2010 sebagai Accounting Manager. Beliau lulus dari Universitas Andalas dengan Sarjana Ekonomi Akuntansi.

Piagam Unit Audit Internal PT TMR

Sekretaris Perusahaan

Saat ini sekretaris Perusahaan dijabat oleh Djohan Surja Putra yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2014.

Fungsi dan peran dari Sekretaris Perusahaan adalah:

Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan lembaga regulator pasar modal yakni Bapepam-LK serta Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perusahaan dicatatkan.

Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh Stakeholders yang memerlukan informasi-informasi penting dan akurat yang berkaitan dengan kegiatan maupun perkembangan Perusahaan.

Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal, Anggaran Dasar Perusahaan, dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan melakukan koordinasi dan penelaahan dengan divisi terkait atas berbagai aspek dan transaksi Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Manajemen Resiko

Pasokan Bahan Baku Log ke Industri

Pembelian bahan baku log Perusahaan berasal dari daerah yang kelancaran transportasinya sangat dipengaruhi keadaan cuaca alam sehingga hal ini akan berpengaruh pada ketepatan waktu pasokan bahan baku ke fasilitas produksi.

Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah

Perusahaan yang penjualan produknya 99% untuk ekspor dan penerimaan hasil penjualan dalam mata uang asing, yaitu dollar Amerika Serikat dan Yen Jepang, tahun 2014 nilai dolar dan Yen cenderung menguat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini memberikan pengaruh pada pendapatan Perusahaan yang naik dalam penerimaan rupiah.

Kebijakan Negara Importir

Perusahaan yang berorientasi ekspor, dimana ekspornya terutama ke negara Amerika, Jepang and Eropa, harus memenuhi persyaratan standar produk dan mutu yang masuk ke negara-negara tersebut. Sertifikasi yang telah diperoleh Perusahaan adalah: Japan Agricultural Standards (JAS), ISO 9001-2000, Forest Stewardship Council – Chain of Custody (FSC-COC) dan California Air Resources Board (CARB).

Risiko Negara dan Politik

Berbagai kebijakan dan tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah akan mempengaruhi usaha Perusahaan. Termasuk juga ketidakpastian mengenai tarif ekspor impor, kebijakan perpajakan, pembatasan penggunaan valuta asing, perubahan kondisi politik dan kontrol terhadap mata uang.

Risiko Sosial dan Lingkungan

Usaha Perusahaan diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari industri perkayuan. Pembuangan limbah dan proses produksi memiliki potensi untuk menimbulkan polusi bagi udara, tanah dan air. Perusahaan selalu berupaya dan memastikan bahwa telah melaksanakan praktek terbaik untuk standar lingkungan dan fasilitas pengelolaan limbah, yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah yang ada yang diakui secara Internasional.

Perlindungan Asuransi

Dalam tahun 2014, Perusahaan telah mengasuransikan persediaan dan aset tetap (kecuali tanah) terhadap kemungkinan kebakaran, ledakan, petir dan bencana alam lainnya, tidak termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami, dengan nilai pertanggungan sebesar US$ 28.000.000.

Manajemen Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu, Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang Undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh kedalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, penerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan kebijakan maupun proses pada tahun 2014.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.